Setelah kader PKS M. Rifa’i Lubis difitnah melakukan pencabulan kepada anak di bawah umur, kini Zulhamli Al Hamidi (anggota DPRD Kota Jambi) kembali menjadi objek fitnah.

Pemberitaan di beberapa media terkesan tidak berimbang, tidak mengacu pada fakta-fakta di lapangan. Dalam berita Liputan 6 Siang SCTV pada hari Rabu, 4 Februari 2009 pukul 12.00– yang ditonton oleh jutaan masyarakat Indonesia – penyiar televisi itu menyebut bahwa: menurut Polisi, saat ditangkap oleh Satpol PP Zulhamli sedang berhubungan intim dengan pemijat di panti pijat tersebut.

Dampak dari berita ini tentu sangat luas. Reaksi negatif muncul dari masyarakat luas terhadap PKS. Seluruh kader PKS se-Indonesia jelas amat terkejut mendengar berita di SCTV tersebut. Bahkan banyak kader PKS yang sedang merantau di luar negeri di berbagai benua, ikut mempertanyakan masalah ini. Padahal apa yang diberitakan oleh SCTV sungguh suatu fitnah yang nyata!

Dalam pertemuan yang digelar di Poltabes Jambi (Kamis/4 Februari 2009 pukul 14:00 WIB), Kabid. Bina Mitra Poltabes Jambi (Ibu Aswini) secara tegas membantah pernyataan sebagaimana yang dilansir oleh SCTV. Bantahan serupa juga disampaikan oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Keduanya menyatakan: tidak ada tindakan mesum – apalagi hubungan intim – antara tertuduh Zulhamli dengan petugas perempuan di Panti pijat tradisional “Sehat Bersih”.

Apalagi jika persoalan ini dilihat dari sudut pandang kaidah hukum positif sebagaimana yang berlaku di Indonesia, sama sekali tidak ada aspek hukum yang dilanggar oleh Zulhamli. Selain tempat pijat tersebut memiliki izin operasional resmi dari Pemerintah Kota Jambi, petugas yang ditemui saat razia berlangsung adalah petugas perempuan resmi dan berseragam lengkap.

PKS mempertanyakan mengapa substansi pemberitaan menjadi liar dan tidak mengacu pada fakta-fakta di lapangan? Mengapa PKS terus difitnah? Kami melihat ada upaya dan i’tikad tidak baik untuk menyudutkan, menyerang dan merusak citra PKS secara bottom-up dan sistematis.

PKS sangat mengedepankan sistem dan mekanisme partai dalam menangani persoalan yang menimpa para kadernya. Di dalam struktur PKS, ada lembaga Dewan Syari’ah sebagai yang paling berhak menilai perilaku kader baik secara pribadi maupun di ranah publik (mengingat ada lebih dari 1000 kader PKS yang bekerja sebagai pejabat publik di Legislatif, Yudikatif, maupun Eksekutif).

Meskipun secara hukum tidak ada pelanggaran, namun secara etika kepartaian, seluruh kader PKS jelas tidak diperkenankan mengunjungi panti pijat karena konotasi tempat tersebut cenderung negatif di mata masyarakat.

Merasa dirugikan, PKS juga akan menuntut secara hukum pemberitaan di SCTV yang tidak didasari oleh fakta yang kuat, akurat, dan berimbang. PKS merasa diperlakukan tidak adil oleh media karena kesimpangsiuran ini menggerogoti kerja-kerja positif PKS selama ini di tengah masyarakat.

DPD Partai Keadilan Sejahtera

Kota Jambi

Safrudin Dwi Apriyanto, S.Pd

Ketua Umum

SCTV diduga menyiarkan berita fitnah dari wartawan/korespondennya di Jambi yang menyebutkan Zulhamli tertangkap sedang berhubungan intim di salah satu panti pijat di Kota Jambi dalam operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) oleh Satpol Pamong Praja (PP) dan Poltabes Jambi pada Selasa (3/2).
DPW PKS Jambi dan dan Zulhamli menyatakan keberatan dan menyebut berita itu fitnah karena saat itu dirinya sedang tidak berhubungan intim, namun sedang pijat. “Penyiaran hak jawab hanya untuk meluruskan berita sebelumnya atau menyiarkan fakta yang sebenarnya terjadi. Namun tidak untuk menghentikan langkah hukum korban yang ingin menindaklanjuti hingga ke pengadilan,” tuturnya.
Syamsudin menyatakan, korban atau partai yang merasa dirugikan oleh pemberitaan tersebut dapat menindaklanjutinya ke proses hukum hingga ke pengadilan, karena dampak dari pemberitaan tersebut telah mencemarkan nama baik seseorang dan partai.
Ia menyarankan agar PKS dan korban fitnah memberikan tembusan surat tuntutan hukumnya ke PWI Pusat dan PWI Cabang Jambi, DKD dan Dewan Pers agar PWI dan Dewan Pers dapat menelaah kasus dan menindaklanjutinya sebagai langkah pembinaan pada anggotanya serta jurnalis umumnya.
“PWI dan DKD juga tidak ingin anggotanya bertindak di luar ketentuan dengan mengabaikan kode etik PWI dengan memberikan sanksi sesuai kesalahan, serta akan membela anggotanya jika benar dalam melaksanakan profesinya ditentang atau diperlakukan tidak adil oleh pihak tertentu,” tegasnya.

Source : medanbisnisonline.com

Source : http://malikabdul.multiply.com/journal/item/22

Tambunan dipaksa datang ke sekretariat TPPD PKS di Jl. S Parman, Medan pada Sabtu (28/3/2009) siang untuk diklarifikasi pernyataannya. Menurut Penasihat TPPD PKS Medan, Abdul Malik Chalik, sebelumnya mereka telah menerima pengaduan sejumlah simpatisan PKS dari dua lokasi berbeda tentang Tambunan yang telah menjelek-jelekkan PKS saat memberi ceramah Maulid. Yakni di Masjid Muttaqien, Medan Johor, pada Selasa (9/3/2009) dan di Masjid Kiblata’in, Medan Polonia, pada Rabu (25/3/2009).

Di hadapan ratusan jamaah peserta acara Maulid di kedua masjid tersebut Yahya menyebut-nyebut PKS bukan partai berasas Islam dan mempunyai caleg-caleg non- Muslim.

Ternyata di antara jamaah yang hadir terdapat sejumlah simpatisan PKS yang tidak senang atas pernyataan Tambunan yang telah sengaja menyebar fitnah. Di antaranya Sumiati (40) yang mendengar ceramah Yahya di Masjid Muttaqien dan Risnawan Purba (38) yang mendengar ceramah di Masjid Kiblata’in.

“Keduanya melaporkan kejadian tersebut kepada kader PKS yang ada di lingkungan mereka masing-masing dan segera kita tindaklanjuti, dan memanggil yang bersangkutan,” ujar Abdul Malik Chalik

Tambunan semula menolak datang, akhirnya datang setelah diancam akan dipidanakan. Kepada sejumlah pengurus PKS Medan, Tambunan mengakui perbutannya menyebar fitnah terhadap PKS. Dia pun kemudian membuat surat pernyataan mengakui teah menyampaikan kepada jamaaah acara maulid di kedua mesjid tersebut.

“Saya mengakui kekeliruan dan meminta maaf kepada seluruh pengurus dan kader PKS dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi,” tulisnya di dalam surat pernyataan bermaterai yang ditandatanganinya.

Terkait masalah Tambunan ini, Abdul Malik Chalik menyatakan PKS masih akan merapatkannya dalam rapat pleno DPW PKS Sumut dan masih terus mengembangkan kasus tersebut dengan mencari tahu sepak terjang Tambunan.

“Jadi tak tertutup kemungkinan dia akan kita laporkan ke
polisi karena menyebar fitnah, sejumlah simpatisan kita telah bersedia menjadi saksi bila kasus ini dibawa ke polisi,” katanya.

Sumber:
http://pemilu.detiknews.com/read/2009/03/28/182029/1106515/700/fitnah-pks-penceramah-di-medan-minta-maaf

Di tengah menguatnya semangat berukhuwah dan bertoleransi terhadap perbedaan furuiyah. DPP PKS prihatin dengan masih terus disebarkannya beragam informasi yang tidak bertanggung jawab seperti pengedaran selebaran/photo kopian yang mengatas namakan DPD/DPP PKS. juga melalui ceramah/pengajian yang bisa menjadi fitnah terhadap PKS. dan dapat mengganggu iklim ukhuwah yang sedang dijalin serta dikhawatirkan dapat mengurangi kekhusuan beribadah puasa. Untuk itulah DPP PKS perlu menyampaikan klarifikasi dan keterangan sebagai berikut :

1. Tak seperti kelompok yang disebut sebagai Wahabi, PKS adalah Partai politik yang beraktifitas di NKRI, yang menjadikan partai sebagai sarana/wasilah untuk berdakwah dan menyebarkan yang ma’ruf dengan tetap menghormati perbedaan furuiyah, mengedepankan ukhuwwah dan memahami bahwa ikhtilaf ijtihad bisa menjadi rahmat. Karenanya melakukan tabdi’ (membid’ahkan) dan takfir (mengkafirkan) para ulama apalagi para Wali songo yang sangat berjasa itu bukanlah Manhaj PKS yang menganut Ahlus Sunnah WaI Jama’ah. Karenanya PKS tidak pernah mengeluarkan surat edaran yang berisi hujatan maupun pengharaman terhadap peringatan Maulid, Tahlilan, Barzanji yang dilakukan oleh ummat Islam di Indonesia penganut Ahlul Sunnah Wal jamaah. Jadi photo kopian surat edaran yang mengatas namakan DPP tanpa ada yang menandatanganinya dan menggunakan kop yang berbeda itu adalah palsu dan merupakan fitnah terhadap PKS. Maka tidak aneh bila kader PKS seperti DR Nur Mahmudi Ismail yang juga adalah Walikota Depok, menyelenggarakan peringatan Maulid dengan penceramah K.H Zainuddin MZ dan Habieb Rizieq Shihab.

2. PKS dalam melakukan aktifitasnya selalu mementingkan pengamalan prinsip tasamuh dan ta’awun dan berorientasi kepada khidmatul ummah dengan tetap menghormati kekhasan dari masing-masing organisasi maupun pilihan hasil ijtihadnya, se lama ia memang mempunyai rujukan di dalam AI-Quran. Assunnah maupun mazhab ahlu sunnah wal jamaah, apalagi banyak kader dan simpatisan PKS berasal dari berbagai macam latar belakang ormas keagamaan, seperti dari NU, Muhammadiyah. DDII, Persis, PUI, Hidayatullah dan lain-lain. Karenanya PKS tidak akan pernah mengeluarkan doktrin untuk mengambil alih apalagi menguasai Masjid,jadwal Khotib, Rumah Sakit, Sekolah atau amal usaha milik organisasi lain. PKS bahkan menginstruksikan kepada seluruh kademya untuk membantu ummat yang menjadi korban gempa di Yogjakarta dan lain-lain dengan berkomunikasi dengan para donatur untuk membangunkan/membangun kembali Masjid-masjid yang diwakafkan misalnya kepada Muhammadiyah di Prambanan.

3. PKS sebagai organisasi politik tidak memiliki sekolah maupun Radio partai, memang kader-kader PKS banyak yang bergerak dalam bidang pendidikan maupun media. tetapi tidaklah seluruh sekolah yang berlabel ISLAM TERPADU dikelola oleh kader PKS, tetapi kalau ada Radio yang selalu menyiarkan ajaran tentang pengkafiran/pembid’ahan Wali songo apalagi Syeikh Abdul Qodir Al-jailani, sebagai mana isu yang beredar, pasti bukan dari kader/simpatisan PKS.

4. PKS menyadari sepenuhnya bahwa dirinya seperti juga organisasi yang lain, bukanlah kelompok yang ma’shum. Ia hanyalah sekumpulan manusia yang bisa melakukan kesalahan, maka untuk hal-hal yang tidak menjadi kebijakan partal tetapi di lapangan dinilai telah menimbulkan masalah di tengah sebagian ummat, kami mohon maaf lahir dan bathin. PKS tetap berkomitmen untuk mendengar serta menerima nasihat. agar terjadi ishlah, agar ukhuwwah Islamiyah dapat terjaga guna menguatkan ukhuwwah wathoniyah dan ukhuwwah basyariyah. PKS menyadari bahwa ada pihakpihak tertentu yang suka mengadu domba di antar ummat, yang tidak senang bila ummat Islam berukhuwwah. sehingga dapat berperan lebih produktif untuk mewujudkan NKRI yang berdaulat jaya dan raya di tengah persaingan global itulah NKRI yang baldatun thoyyibatun warobbun ghafur. Untuk itu PKS, juga berharap dari pihak yang lain, selalu slap untuk berta’awun, saling tabayyun, mengokohkan silaturahim, untuk menghentikan penyebaran fitnah dan menggantinya dengan ukhuwwah, untuk menghentikan pecah belah di antara ummat agar berbagai komponen ummat lebih dapat berta’awun untuk merealisasikan kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat di Negara tercinta Republik Indonesia.

Demikianlah klarifikasi ini disampaikan, in uridu ilia al ishlaha ma ishtatho’tu wa ma taufiqi ilia billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu..

Wassa/amu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Jakarta, 15 Ramadhan 1428 H 27 September 2007

Ir. H. Tifatul Sembiring
Presiden PKS

KH. DR. Surahman Hidayat
Ketua Dewan Syariah Pusat PKS